Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan hingga 100% bagi Wajib Pajak melalui kebijakan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi administrasi yang lebih ringan.
Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 8 Oktober 2026 dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Besaran pengurangan sanksi diberikan secara bertahap berdasarkan periode yang ditetapkan DJP.
Periode Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak
Berdasarkan kebijakan KEP-239/PJ/2026, pengurangan sanksi administrasi diberikan dengan besaran yang berbeda sesuai periode pelaksanaannya:
- 8 Oktober–31 Desember 2026: pengurangan sanksi administrasi sebesar 100%.
- 1 Januari–31 Maret 2027: pengurangan sanksi administrasi sebesar 50%.
- 1 April–30 Juni 2027: pengurangan sanksi administrasi sebesar 25%.
Besaran pengurangan tersebut memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kewajiban perpajakan yang tertunda dengan memperhatikan periode dan persyaratan yang berlaku.
Sanksi Pajak Apa yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas Ini?
Fasilitas ini mencakup sanksi administrasi tertentu, antara lain yang berkaitan dengan keterlambatan pelaporan maupun pembetulan kewajiban perpajakan. Namun, penerapannya tetap bergantung pada jenis kewajiban, kondisi Wajib Pajak, serta ketentuan yang ditetapkan DJP.
Wajib Pajak perlu memahami bahwa fasilitas ini tidak menghapus pokok utang pajak. Pengurangan atau penghapusan diberikan terhadap sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan, bukan terhadap kewajiban pokok pajaknya.

Manfaatkan Fasilitas dengan Memeriksa Ketentuan
Sebelum mengajukan permohonan atau menyelesaikan kewajiban, Wajib Pajak perlu memeriksa jenis sanksi yang dimiliki, periode yang memenuhi syarat, serta prosedur administrasi yang berlaku.
Kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk menata kembali administrasi perpajakan dan menyelesaikan kewajiban yang tertunda. Pastikan setiap langkah dilakukan sesuai ketentuan resmi agar fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi dapat dimanfaatkan secara tepat.